Dipilihnya Komisi III oleh Demokrat dalam pembagian jatah komisi tidaklah mengejutkan. Komisi yang menangani persoalan hukum, perundang-undangan, HAM, dan keamanan ini dinilai sangat sesuai dengan “misi” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melegalisasikan kekuasaannya.
Hal ini disampaikan pengamat politik Yudi Latif seusai diskusi di Gedung DPD, Rabu (14/10), menanggapi jatah komisi-komisi “basah” yang diperoleh Demokrat. “Kelihatannya, SBY ingin mempertahankan kekuasaannya berdasarkan kerangka legal. Oleh karena itu, mekanismenya harus berbasis legal dan dia pikir itu (Komisi III) yang perlu dia amankan,” ungkap Yudi.
Menurutnya, komisi hukum merupakan salah satu komisi strategis yang menangani konstitusi. Komisi ini dinilai sebagai pintu masuk berbagai kebijakan yang bisa menguntungkan dan merugikan pemerintah.
Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum sebelumnya mengatakan memilih Komisi III karena bercita-cita untuk konsisten meneruskan upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. (kompas.com, 14/10/2009)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar